Sejarah Lahirnya Sumpah Pemuda

Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan (primordial) berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia. Penjajah dapat mematahkan perlawanan mereka walaupun cukup kewalahan. Mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, cita-cita kemerdekaan dapat diraih.

Sumber gambar klik di sini

Pada tahun 1908 bangsa Indonesia mulai bangkit. Kebangkitan ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo atas inisiatif dan dorongan dr. Wahidin Sudirohusodo. Kalian tentu masih ingat dr. Wahidin Sudirohusodo bukan? Gambar di samping adalah sosok yang dimaksud. Walaupun Budi Utomo masih dengan corak kesadaran lokal yang tercermin dari tujuannya, yaitu memajukan dan membangkitkan masyarakat dan kebudayaan Jawa, terutama melalui pendidikan. Budi Utomo membawa peran penting bagi pemuda waktu itu. Organisasi ini mencoba membantu orang-orang muda yang tidak mampu memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda seperti Tri Koro Darmo (Jong Java), Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Betawi, Jong Minahasa, Sekar Rukun, dan Pemuda Timor. Organisasi-organisasi inilah yang nantinya akan mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Perhimpunan yang paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa adalah Perhimpunan Indonesia. Hal itu tampak jelas di mana Pemuda Indonesia dari macam-macam pulau itu bersatu di Belanda dalam wadah Perhimpunan Indonesia. Rasa kesukuan dan kedaerahan sudah hilang. Hal tersebut dapat dilihat dari ideologi Perhimpunan Indonesia itu sendiri. 

Latar belakang adanya Kongres Pemuda berawal dari adanya organisasi-organisasi pemuda yang kemudian merumuskan Kongres Pemuda. Pada saat berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional belum jelas batas-batas wilayah nasional yang dimaksudkan. Jika mengacu dengan bangkitnya pergerakan nasional sejak Budi Utomo, tampak adanya rasa senasib dan sepenanggungan hidup dalam suasana penajajahan yang sama-sama tertekan dan diperlakukan pihak penjajah sebagai orang bodoh dan selalu diperintah mengikuti kemauan yang memerintah (Belanda).

Adapun pergerakan pemuda saat itu muncul dalam bentuk kedaerahan. Misalnya seperti Jong Java, berdiri pada tahun 1915 di antara pemuda Jawa berpendidikan Belanda yang berusaha menjaga kesadaran atas warisan budaya Jawa. Pendirian Jong Java diikuti dengan Jong Sumatranen Bond (1917), Jong Celebes (1918), Jong Minahasa (1918), Sekar Rukun (1919) dan Jong Bataks Bond (1925). Semua anggota perkumpulan ini adalah laki-laki dan perempuan muda dari keluarga dengan status sosial tinggi. Umumnya mereka dikirim dari kampung untuk memperoleh pendidikan lanjutan di pulau Jawa.

Barulah sejak tahun 1920-an mereka merasakan akibat dari agitasi politik yang telah dimulai sejak tahun 1910-an serta hubungannya dengan pergerakan kesatuan nasional. Sejak pertengahan tahun 1920-an, mereka mulai mendiskusikan kemungkinan adanya gabungan atau federasi dalam kerangka kepentingan persatuan Indonesia. Untuk itu dibutuhkan campur tangan organisasi pemuda PNI (sebelum bernama Jong Indonesia, tetapi sejak Desember 1927 menjadi pemuda Indonesia). Campur tangan ini membuahkan hasil keputusan untuk mendorong terbentuknya satu wadah gerakan kesatuan pemuda pada bulan Desember 1930, yaitu Indonesia Muda.

Tokoh kunci yang menjembatani kedua aliran nasionalis pemuda tahun 1920-an adalah Mohamad Yamin, tokoh yang kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa pemerintahan Soekarno. Mohamad Yamin adalah seorang ideologis nasionalis berada di belakang Presiden sebagaimana yang digambarkan oleh Herbert Feith.

Kongres Pemuda diadakan dua kali. Kongres Pemuda I diadakan pada tahun 1926 dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu seperti Jong Java, Jong Sumatra, dan Jong Betawi (Muttaqin, 2015: 9-11).

Kongres Pemuda I, telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal berikut.

1. cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia, dan
2. semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. 

Hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar organisasi pemuda. Hal ini merupakan prestasi besar pada saat itu (Kemendikbud, 2017: 99).

Kongres Pemuda II, atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, dilaksanakan dalam tiga sesi di tiga tempat berbeda oleh penggagasnya yaitu organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumateranen Bond, JongIslamieten Bond, Jong Ambon, dan lainnya serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang, dan Tjoi Djien Kwie.

Rapat pertama, Sabtu, 27 Oktober 1928, di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB) di Waterlooplein sekarang dikenal sebagai Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Djojopoespito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Mohammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. 

Rapat kedua, Minggu, 28 Oktober 1928, di Gedung Oost-Java Bioscoop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis.

Pada rapat penutup, di Gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan (Kardiman, 2017: 137-138).

Sumber gambar klik di sini

Rumusan putusan Kongres Pemuda II ditulis oleh Mohammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario, sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir kongres. Putusan tersebut tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Mohammad Yamin. Putusan Kongres Pemuda II seperti tampak pada gambar di samping. 

Inti dari putusan Kongres Pemuda tersebut sampai sekarang kita kenal sebagai peristiwa Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Soepratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak surat kabar Sin Po dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikannya.

Gema Sumpah Pemuda terus menjalar dalam dada generasi muda Indonesia pada waktu itu, termasuk para pemuda keturunan Arab yang ada di Indonesia. Para pemuda keturunan Arab yang dimotori oleh AR Baswedan melaksanakan Kongres di Semarang dan menyatakan Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Sumpah ini dilakukan oleh pemuda-pemuda peranakan Arab pada tanggal 4–5 Oktober 1934. Dalam kongres ini, mereka bersepakat untuk mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka karena sebelumnya kalangan keturunan Arab berangapan bahwa tanah air mereka adalah negeri-negeri Arab dan senantiasa berorientasi ke Arab (Kemendikbud, 2017: 99-101). Sebagai informasi tambahan silahkan simak sejarah singkat lahirnya Sumpah Pemuda melalui tayangan berikut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kardiman, Yuyus. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Penerbit Erlangga. 
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs kelas VIII Edisi Revisi. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud.
3. Muttaqin, Fajriudin dan Wahyu Iryana. 2015. Sejarah Pergerakan Nasional. Bandung: Humaniora.